![[Valid RSS]](images/valid-rss-rogers.png "Valid RSS")
This is a valid RSS feed.
This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.
line 47, column 0: (9 occurrences) [help]
<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://im ...
line 47, column 0: (9 occurrences) [help]
<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://im ...
line 47, column 0: (9 occurrences) [help]
<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://im ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" > <channel> <title>FONDO PC</title> <atom:link href="https://fondopc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>https://fondopc.com</link> <description>PLATFORM JUAL BELI PC GAMING TERMURAH</description> <lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 10:08:51 +0000</lastBuildDate> <language>en-US</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator> <image> <url>https://fondopc.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-icon-fondo-pc-32x32.png</url> <title>FONDO PC</title> <link>https://fondopc.com</link> <width>32</width> <height>32</height></image> <item> <title>Putri Karlina di BPR Garut: Tekankan Profesionalisme, Hindari Campur Tangan Politik</title> <link>https://fondopc.com/putri-karlina-di-bpr-garut-tekankan-profesionalisme-hindari-campur-tangan-politik/</link> <comments>https://fondopc.com/putri-karlina-di-bpr-garut-tekankan-profesionalisme-hindari-campur-tangan-politik/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 08:00:55 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[local news]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and government]]></category> <category><![CDATA[politics and law]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1670</guid> <description><![CDATA[<p>PR GARUT- Di awal pekan, tepatnya di Kantor Bank Garut atau BPR Garut yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, area […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/putri-karlina-di-bpr-garut-tekankan-profesionalisme-hindari-campur-tangan-politik/">Putri Karlina di BPR Garut: Tekankan Profesionalisme, Hindari Campur Tangan Politik</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1DNuFi.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1DNuFi" data-reference="image" /></p><p><strong><br />PR GARUT-<br /></strong><br />Di awal pekan, tepatnya di Kantor Bank Garut atau BPR Garut yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, area pusat kota Garut, suasana tampak agak berubah dibanding hari-hari lain. Perhatian semua orang tertumpu pada kedatangan Wakil Bupati Garut, yakni Putri Karlina, yang sedang melaksanakan inspeksi mendadak. Kunjungan kali ini tidak hanya bersifat formal semata, namun juga membawa visi dan strategi baru untuk mengarahkan perkembangan perusahaan milik daerah unggulan di Kabupaten Garut menuju masa depan lebih baik lagi.</p><p>Langkah mantap dilangkahkan oleh Putri Karlina sambil mengemukakan poin pentingnya: BPR Garut perlu diurus oleh ahli berpengalaman serta bebas dari campur tangan politik.</p><p>Bisnis itu bisnis, seharusnya dikelola oleh para profesional yang kompeten dalam bidangnya,<br />Dia menyatakan hal itu dengan tegas di depan para direktur BPR Garut.</p><p>Dia juga menekankan kebutuhan akan integritas saat mengurus BUMD, terutama dalam menyiasati kemungkinan campur tangan luar negeri yang dapat memperlemah efisiensinya.</p><p>Jika ternyata ada campur tangan politik, saya harap komponennya masih dapat menjadi dukungan. Kami perlu memiliki dasar yang kokoh,<br />tambahnya.</p><p>Putri tak hanya bicara soal profesionalisme, tapi juga menekankan pentingnya kekuatan internal, house vitality dalam membangun perbankan yang tangguh. Ia bahkan menyebut BCA sebagai contoh, di mana keamanan dan pelayanan prima menjadi andalan utama.</p><p>“Saya ingin BPR Garut punya kualitas pelayanan yang bikin orang terkesan. Bukan sekadar menjalankan rutinitas, tapi benar-benar hadir untuk masyarakat,”<br />ucapnya penuh harap.</p><p>Pada kesempatan tersebut, Putri juga mengungkapkan harapannya supaya BPR Garut dapat bertindak sebagai mitra utama bagi Pemerintahan Kabupaten Garut dalam mendistribusikan aneka bentuk dukungan, seperti dana hibah serta pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga bisa membantu meredakan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus meningkatkan kekuatan perekonomian lokal.</p><p>Saya berharap BPR Garut dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan penyaluran bantuan yang lebih terfokus,<br />ujarnya.</p><p>Menerima petunjuk itu, Dirut BPR Garut, Asep Cepy, menyatakan bahwa kedatangan Wakil Bupati memberikan suntikan motivasi tambahan untuk timnya secara keseluruhan.</p><p>Alhamdulillah, kehadiran Ibu Wakil Bupati mendorong semangat kami lebih jauh lagi. Hal ini memberikan dukungan moril bagi kami untuk tetap kreatif dan melakukan perubahan,<br />kata Asep.</p><p>Dia juga menggarisbawahi kesanggupan BPR Garut untuk berkembang menjadi sebuah institusi perbankan lokal yang tangguh, sejahtera, serta bersaing, khususnya dalam mendorong UMKM sebagai penggerak perekonomian masyarakat.</p><p>Tujuan kami adalah menjadikan BPR Garut sebagai lembaga terkemuka yang dapat dipercaya serta tetap memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),<br />tutupnya.</p><p>Melalui kedatangannya kali ini, sepertinya BPR Garut menghadapi sebuah perpotongan jalan menuju suatu perubahan signifikan. Apakah petunjuk dari Putri Karlina dapat menjadi pembalikan keberuntungan? Hanya dengan menunggu dan melihat performa sebenarnya mereka yang bisa memberi jawaban. ***</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/putri-karlina-di-bpr-garut-tekankan-profesionalisme-hindari-campur-tangan-politik/">Putri Karlina di BPR Garut: Tekankan Profesionalisme, Hindari Campur Tangan Politik</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/putri-karlina-di-bpr-garut-tekankan-profesionalisme-hindari-campur-tangan-politik/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Revisi UU Ormas</title> <link>https://fondopc.com/wakil-ketua-mpr-eddy-soeparno-dorong-revisi-uu-ormas/</link> <comments>https://fondopc.com/wakil-ketua-mpr-eddy-soeparno-dorong-revisi-uu-ormas/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:30:54 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[government]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and government]]></category> <category><![CDATA[politics and law]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1669</guid> <description><![CDATA[<p> , Jakarta – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyokong proposal untuk mengubah UU No. 17 Tahun 2013 terkait Lembaga […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/wakil-ketua-mpr-eddy-soeparno-dorong-revisi-uu-ormas/">Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Revisi UU Ormas</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1uMBJy.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1uMBJy" data-reference="image" /></p><p><b> </b></p><p>,</p><p><b><br />Jakarta<br /></b></p><p>– Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyokong proposal untuk mengubah UU No. 17 Tahun 2013 terkait Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<br />UU Ormas<br />Isu tersebut menjadi sorotan setelah terjadi tindakan pemaksaan oleh organisasi kemasyarakatan yang diklaim menghalangi proses konstruksi pabrik mobil listrik asal China, BYD, di wilayah Subang, Jawa Barat.</p><p>“Saya pun mendukung langkah Menteri Dalam Negeri yang sedang menilai keperluan penyempurnaan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, walaupun saya berpendapat bahwa tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memerangi perilaku premanisme telah cukup efektif dan tidak diperlukan adanya pengubahan regulasi,” ungkap Eddy melalui pernyataan tertulis pada hari Senin, 28 April 2025.</p><p>Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan bahwa sektor investasi dapat menjadi penggerak utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8%. Ia menambahkan jika kondisi investasi tidak baik, maka tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai ke tingkat 8% juga akan sulit dicapai.</p><p>“Dalam artian lain, apabila terdapat kelompok yang merusak iklim investasi di Indonesia, hal tersebut setara dengan menghalangi pemerintah dalam mewujudkan tujuan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ungkap Eddy.</p><p>Eddy menyatakan bahwa tindakan kesewenangan yang diselubungi dengan nama organisasi masyarakat (ormas) dan mengganggu pebisnis serta industri belakangan ini harus diperbaiki secara cepat. Menurut pandangannya, salah satu hal penting bagi para investor untuk mempertimbangkan penanaman modal mereka adalah adanya kestabilan dan keadilan dalam hukuman.</p><p>“Bila investor percaya bahwa kedua investasi tersebut dilindungi oleh pemerintah, mereka tidak akan sungkan untuk mencoba di Indonesia,” katanya.</p><p>Sekilanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengungkapkan kemungkinan untuk merombak Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut pendapatnya, perubahan undang-undang tersebut diperlukan supaya ada pengawasan yang lebih tegas serta transparan terhadap organisasi masyarakat itu sendiri.</p><p>“Kami lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, pada Jumat, 25 April 2025 seperti dikutip<br />Antara.</p><p>Ia mengatakan bahwa salah satu elemen krusial yang harus ditinjau ulang adalah sistem pengawasan, lebih-lebih berkaitan dengan sisi transparansi finansial. Menurut Tito, keraguan tentang jalannya proses serta pemanfaatan dana organisasi kemasyarakatan dapat membuka peluang bagi penyelewengan wewenang hingga ke level dasar masyarakat.</p><p>Menurut Titi, Ormas pada dasarnya merupakan elemen dalam sistem demokrasi yang melindungi hak bebas berkumpul dan bernaung di serikat. Walaupun demikian, dia menekankan bahwa hal ini tak harus dipakai sebagai sarana untuk menyertaki orang lain, melakukan pemerasan, atau bahkan terlibat dalam aktivitas kekerasan.</p><p>“Bila hal tersebut merupakan aktivitas terorganisir dengan instruksi langsung dari organisasi massa, maka dalam konteks organisational dapat dituntut sebagai kriminal. Badannya,” jelas mantan Kapolri tersebut.</p><p>Tito mengatakan, UU Ormas yang dirancang pascareformasi pada 1998 memang mengedepankan kebebasan sipil. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.</p><p>“Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujar dia.</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/wakil-ketua-mpr-eddy-soeparno-dorong-revisi-uu-ormas/">Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Revisi UU Ormas</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/wakil-ketua-mpr-eddy-soeparno-dorong-revisi-uu-ormas/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Kongres Tahunan PSSI 2025: Fokus pada Perubahan Statuta dan Evaluasi Laporan Keuangan</title> <link>https://fondopc.com/kongres-tahunan-pssi-2025-fokus-pada-perubahan-statuta-dan-evaluasi-laporan-keuangan/</link> <comments>https://fondopc.com/kongres-tahunan-pssi-2025-fokus-pada-perubahan-statuta-dan-evaluasi-laporan-keuangan/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:00:53 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[asia]]></category> <category><![CDATA[indonesia]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and law]]></category> <category><![CDATA[sports]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1668</guid> <description><![CDATA[<p>Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa Kongres Tahunan PSSI akan diselenggarakan di Jakarta satu hari sebelum pertandingan tim nasional […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/kongres-tahunan-pssi-2025-fokus-pada-perubahan-statuta-dan-evaluasi-laporan-keuangan/">Kongres Tahunan PSSI 2025: Fokus pada Perubahan Statuta dan Evaluasi Laporan Keuangan</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1DDZnx.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1DDZnx" data-reference="image" /></p><p><strong><br />Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa Kongres Tahunan PSSI akan diselenggarakan di Jakarta satu hari sebelum pertandingan tim nasional Indonesia melawan China dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026.<br /></strong></p><p>Kongres Tahunan PSSI akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2025.</p><p>Yunus Nusi mengatakan bahwa Kongres Tahunan PSSI kali ini akan dihadiri oleh 87 delegasi layaknya tahun-tahun sebelumnya.</p><p>Terkonfirmasi bahwa ada sebanyak 34 Asprov (Asosiasi Provinsi) PSSI, dan mereka didampingi oleh 18 tim dari Liga 1 musim 2024-2025.</p><p>Terdapat pula 16 tim dari Liga 2 untuk musim 2024-2025 dan 16 wakil lainnya dari Liga 3. Selain itu, terdapat tiga organisasi antara lain Federasi Futsal Indonesia (FFI), sampai dengan Asosiasi Sepak Bola Wanita (ASBWI).</p><p>Kongres Tahunan PSSI kali ini tidak akan memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.</p><p>Sebagaimana terdapat dalam Statuta PSSI 2019, agenda tersebut meliputi laporan keuangan, aktivitas tahunan, serta merencanakan program hingga tahun 2025.</p><p>Yunus Nusi menyebutkan bahwa PSSI sedang mempromosikan agenda yang direncanakan untuk didiskusikan.</p><p>Satu hal yang dipersiapkan adalah mengenai rancangan perubahan statuta.</p><p>“Pertama, terkait dengan penyerahan wewenang ke Asprov guna meningkatkan efisiensi anggota,” jelas Yunus Nusi saat berbicara dengan para wartawan di kantor PT LIB, Jakarta, pada hari Senin (28/4/2025).</p><p>Penjelasan teknis akan disampaikan pada saat kongres.</p><p>Setelah itu, terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan peningkatan performa Exco. Secara teknis, arahnya menuju tujuan tersebut.</p><p>Lalu kemudian akan terjadi pergantian personil secara khusus mengenai pemimpin suara dikarenakan adanya promosi atau degradasi.</p><p>Selanjutnya, Yunus pun dimintai pendapat mengenai wacana perpanjangannya masa jabatan Ketua Umum dari dua periode aslinya menjadi tiga periode.</p><p>Yunus Nusi menyatakan bahwa hingga kini belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.</p><p>Menurut dia, setiap hal memiliki tahapannya masing-masing dan akan diselesaikan pada masa depan dalam Kongres Tahunan PSSI.</p><p>Oleh karena itu, ide tersebut belum dimasukkan ke dalam daftar untuk sementara waktu.</p><p>“Akan dilakukan sosialisasi. Entah itu benar atau salah, setiap hal melalui tahap sosialisasi. Keputusan akhirnya nantinya akan dibuat dalam Kongres,” terang Yunus.</p><p>“Masih belum mulai proses drafting karena kami masih menantinya. Kami telah menyampaikan hal ini kepada para anggota dan meminta saran serta pandangan mereka untuk disertakan dalam kongres,” jelasnya.</p><p>Tak hanya soal perubahan statuta yang akan dibahas.</p><p>Tentunya, salah satu topik yang akan diulas adalah mengenai laporan keuangan PSSI dari tahun sebelumnya serta yang baru-baru ini.</p><p>Satu di antara itu adalah mengenai dana senilai Rp120 miliar yang akan diterima dari Pemerintah pada tahun 2024.</p><p>“Setiap pengeluaran dana dan operasi terkait sponsorships akan kami sampaikan dalam laporan di Kongres mendatang,” jelas Yunus Nusi.</p><p>Nantinya kami akan mengajukan hal ini dalam Kongres dan membuka laporannya kepada publik tentang pertanggungjawaban keuangan PSSI.</p><p>Bukan cuma tentang catatan finansial yang diperoleh dari pemerintahan.</p><p>Yunus juga menyatakan bahwa mereka akan merilis laporan keuangan PSSI yang datang dari PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI).</p><p>“Seluruh pendapatan PSSI akan kita beritahukan. Baik dari GSI maupun permintaan laporan dari PT LIB tentang progam mereka, semuanya akan kita sampaikan pada kongres,” ungkapnya.</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/kongres-tahunan-pssi-2025-fokus-pada-perubahan-statuta-dan-evaluasi-laporan-keuangan/">Kongres Tahunan PSSI 2025: Fokus pada Perubahan Statuta dan Evaluasi Laporan Keuangan</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/kongres-tahunan-pssi-2025-fokus-pada-perubahan-statuta-dan-evaluasi-laporan-keuangan/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Prabowo Tak Izinkan Wartawan Liput Pidatonya di Danantara, Cuma Gegara Tegur Direksi BUMN?</title> <link>https://fondopc.com/prabowo-tak-izinkan-wartawan-liput-pidatonya-di-danantara-cuma-gegara-tegur-direksi-bumn/</link> <comments>https://fondopc.com/prabowo-tak-izinkan-wartawan-liput-pidatonya-di-danantara-cuma-gegara-tegur-direksi-bumn/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 06:30:52 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[business]]></category> <category><![CDATA[government]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and government]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1667</guid> <description><![CDATA[<p>PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan tak terduga saat menjadi pembicara utama dalam acara Town Hall Meeting Danantara […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/prabowo-tak-izinkan-wartawan-liput-pidatonya-di-danantara-cuma-gegara-tegur-direksi-bumn/">Prabowo Tak Izinkan Wartawan Liput Pidatonya di Danantara, Cuma Gegara Tegur Direksi BUMN?</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1DNu08.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1DNu08" data-reference="image" /></p><p><strong><br />PIKIRAN RAKYAT –<br /></strong><br />Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan tak terduga saat menjadi pembicara utama dalam acara Town Hall Meeting Danantara yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 April tahun 2025.</p><p>Semua jurnalis yang tadinya diundang lewat Tim Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden tiba-tiba diminta pergi dari ruangan sebelum Prabowo memberikan pidatonya.</p><p>“Dalam berbagai alasan, para wartawan yang hadir dimohon untuk keluar dari ruangan,” kata penyelenggara kepada jurnalis-jurnalis tersebut.</p><p>Permintaan itu mengundang pertanyaan dari para jurnalis, terutama setelah mereka menerima undangan resmi sebelumnya. Selain dimintakan untuk pergi, pihak penyelenggara juga menyatakan bahwa wartawan tidak boleh meninggalkan ruangan yang menjadi tempat pengumpulan mereka, apalagi kembali masuk ke dalam aula utama JCC saat acara masih berjalan.</p><h2>Rasional Di Balik Kesimpulan Rahasia</h2><p>Presiden Prabowo pada akhirnya memberikan penjelasan setelah pertemuan tentang alasannya menutup pidatonya secara tertutup. Dia menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan lingkungan kerja yang profesional serta menghargai ketua-ketua BUMN yang turut hadir.</p><p>“Karena saya sering mengkritik para direktur itu, tentunya tidak nyaman jika ditegur di hadapan kalian semua,” jelas Prabowo untuk wartawan.</p><p>Menurutnya, beberapa arahan hingga teguran yang ia sampaikan bersifat internal dan bertujuan memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Prabowo Subianto menginginkan suasana tertutup agar para pimpinan BUMN dapat menerima arahan dengan lebih nyaman tanpa tekanan pemberitaan.</p><h2>Kronologi Acara</h2><p>Acara tersebut berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB ketika Presiden Prabowo datang ke Aula Cendrawasih JCC memakai seragam jas warna abu-abu dengan kemeja putih. Ia disertai oleh Kepala Badan Danantara Rosan Roeslani, Wakil COO Dony Oskaria, serta CIO Pandu Sjahrir.</p><p>Acara pembukaan dimulai dengan sambutan dari Kepala Danantara, Rosan Roeslani. Pada kesempatan tersebut, Rosan menyatakan bahwa sejak diluncurkannya secara resmi tanggal 21 Maret 2025, total 844 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terdaftar dan menjadi bagian dari Danantara.</p><p>“Danantara muncul sebagai bentuk konkret dari dukungan pemerintah dalam mendukung perkembangan dan pemeliharaan investasi domestik,” ungkap Rosan.</p><p>Setelah peresmian acara, penyelenggara memutarkan klip yang menggambarkan pencapaian selama 180 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.</p><p>Sebelum Presiden Prabowo bersiap memberikan pidato, Chief Investment Officer DanAntara, Pandu Sjahrir, mengharuskan semua jurnalis meninggalkan ruangan agar penyampaiannya dapat dilakukan tanpa pengawasan publik.</p><h2>Danantara bersama Sinergi Investasi Nasional</h2><p>Kegiatan Town Hall Meeting Danantara merupakan elemen krusial dalam mendukung kerjasama sinergis antara Badan Pengelola Investasi Daya Ananta Nusantara (Danantara) bersama BUMN serta jaringan perusahaan di bawah naungan mereka. Prabowo bertujuan untuk mengokohkan sistem ekonomi investasi lokal lewat penataan dan penguatan manajemen aset-aset milik BUMN secara lebih terpadu.</p><p>Ajang ini pun bertindak sebagai lambang penggabungan skala besar yang ditargetkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan investasi dalam negeri, sambil menghasilkan manajemen korporat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih terbuka dan efektif. ***</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/prabowo-tak-izinkan-wartawan-liput-pidatonya-di-danantara-cuma-gegara-tegur-direksi-bumn/">Prabowo Tak Izinkan Wartawan Liput Pidatonya di Danantara, Cuma Gegara Tegur Direksi BUMN?</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/prabowo-tak-izinkan-wartawan-liput-pidatonya-di-danantara-cuma-gegara-tegur-direksi-bumn/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Strategi Menangani Premanisme Bersamasama dengan Ormas: Apakah Perlu Revisi Undang-Undang?</title> <link>https://fondopc.com/strategi-menangani-premanisme-bersamasama-dengan-ormas-apakah-perlu-revisi-undang-undang/</link> <comments>https://fondopc.com/strategi-menangani-premanisme-bersamasama-dengan-ormas-apakah-perlu-revisi-undang-undang/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 06:00:51 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[controversies]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and government]]></category> <category><![CDATA[politics and law]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1666</guid> <description><![CDATA[<p>Setelah bertahun-tahun menjadi masalah bagi masyarakat, pemerintah lewat Kemendagri baru-baru ini memberikan respon terhadap tindak pidana premanisme yang menyamar sebagai […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/strategi-menangani-premanisme-bersamasama-dengan-ormas-apakah-perlu-revisi-undang-undang/">Strategi Menangani Premanisme Bersamasama dengan Ormas: Apakah Perlu Revisi Undang-Undang?</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Setelah bertahun-tahun menjadi masalah bagi masyarakat, pemerintah lewat Kemendagri baru-baru ini memberikan respon terhadap tindak pidana premanisme yang menyamar sebagai ormas dan telah banyak dituduhkan atas gangguan pada iklim investasi di tanah air. Sorotan utamanya jatuh pada proyek pembangunan pabrik kendaraan bermotor elektrik milik perusahaan China bernama BYD di wilayah Subang. Menurut Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI, banyak keluhan tentang praktik pemerasan oleh sejumlah ormas dalam hal tersebut.</p><p>Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tanggapannya melalui rencana untuk mengoreksi Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Ia menekankan perlunya pemeriksaan finansial organisasi tersebut agar dapat meminimalisir tindakan intimidatif yang pernah terjadi sebelumnya.</p><p>Tito menggarisbawahi bahwa penyempurnaan UU Ormas itu akan dijalankan secara teliti. Ia bersikeras bahwa hasil akhir dari undang-undang ini pastinya masih akan melindungi hak masyarakat untuk berpendapat bebas.</p><div class="quote">“Kita berencana mengevaluasi undang-undang terkait organisasi masyarakat karena kami memahami bahwa tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah demi kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat,” ungkap Tito saat menghadiri acara di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, pada hari Jumat, 25 April 2025.</div><p>Walaupun kelihatannya mengesankan dan peka terhadap situasi, tawaran Tito itu belum menerima respon positif dari DPR dan publik. Salah satu penolakan datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada cukup kokoh dalam aspek hukum untuk menangani perilaku premanistik sembunyi di balik nama organisasi kemasyarakatan tersebut.</p><p>Dia menyebutkan bahwa UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) diresmikan sebagai pengganti dari UU No. 8 Tahun 1965 yang pada masa itu dianggap telah tidak relevan lagi. Selanjutnya, undang-undang ini mendapat tambalan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 tentang Penyesuaian terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sehingga memberi kekuatan kepada pihak pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat secara langsung tanpa harus melewati proses peradilan.</p><p>“Pernah ada kasus dimana pemerintah sudah membubarkan organisasi kemasyarakatan sebelumnya, serta menggunakan undang-undang saat itu dan hingga kini,” ungkap Rifqinizamy di kompleks MPR/DPR RI, Senin (28/4/2025).</p><p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1yO4AZ.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1yO4AZ" data-reference="image" /></p><p>Contoh itu pernah terjadi pada FPI dan HTI lantaran kedua organisasi ini dipandang bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 1945, selain juga dianggap menimbulkan ketidaknyamanan bagi publik akibat sering kali melaksanakan sweeping, padahal hal tersebut semestinya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum.</p><p>Menurut pendapat saya sendiri, jika tujuannya adalah menghapuskan organisasi masyarakat yang bermasalah, perbaikan pada Undang-Undang Organisasi Masyarakat masih belum begitu mendesak,” ungkapnya.</p><p>Meski demikian, politisi Nasdem tersebut menegaskan bahwa Komisi II siap dan terbuka bila UU Ormas tersebut harus direvisi sebagai bentuk usulan dari pemerintah.</p><p>“Berdasarkan pandangan kami di DPR, khususnya Komisi II DPR RI, jika sebenarnya proposal tersebut berasal dari pemerintah dan kita diminta oleh ketua DPR untuk mengkaji hal ini, maka kita bersedia melakukannya,” ungkapnya.</p><p>Selain mendapat kritik dari Komisi II, usul Tito juga mendapat catatan dari rekan sejawatnya, Menteri HAM, Natalius Pigai. Dalam keterangan tertulis, Pigai mengingatkan Tito agar revisi UU Ormas tidak menjadi ugal-ugalan sehingga menjadi alat untuk membatasi demokrasi Indonesia yang kian rendah di era kepresidenan Prabowo Subianto.</p><p>Dia bahkan menginginkan agar Tito mencabut peraturan pemerintah dalam bentuk persekot yang sebelumnya diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo dan memungkinkan pembubaran secara sewenang-wenang tanpa adanya keputusan dari pengadilan.</p><p>“Diskusi kami berfokus pada Indeks Demokrasi yang senantiasa rendah; terjadi penurunan indeks tersebut dari tingkat prestisius hingga mencapai tahap fraud democracy akibat antara lain adanya UU Ormas atau Perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Karena alasan itu, perubahan undang-undang ini bertujuan untuk memperluas ruang demokrasi. Bahkan beberapa hari yang lalu saya telah menegaskan hal serupa kepada pers bahwa UU Ormas harus diperbaharui dengan fokus utama pada Perppu No. 2 Tahun 2017,” ungkap Natalius Pigai.</p><h2>Undang-undang Organisasi Masyarakat Sipil: Kekuatan di Bidang Hukum, Kelemahan dalam Pelaksanaan</h2><p>Sebagai anggota organisasi masyarakat (Ormas) bernama Rifqinizamy, dia tidak menyangkal bahwa banyak Ormas terkait dengan para petinggi politik yang sedang memegang kekuasaan. Dia mengatakan bahwa situasi seperti itu wajar saja, karena bergabung dalam sebuah Ormas merupakan suatu hak dasar untuk bertemu dan bernaung bersama sesuai dengan perlindungan Undang-Undang Dasar 1945.</p><p>“Bila membicarakan keterkaitan, tidak ada hambatannya; kami dekat dengan organisasi kemasyarakatan. Saya sendiri adalah bagian dari beberapa organisasi tersebut dan tak ada yang melarangnya,” jelas Rifqinizamy.</p><p>Tetapi ia tidak setuju bila Organisasi Masyarakat (Ormas) berubah menjadi sarana kekerasan dan perilaku premanistik hanya untuk mendapatkan kedudukan. Ia keras terhadap ide itu dan menganjurkan bagi para petugas yang menjaga hukum untuk menghapuskannya.</p><div class="quote">“Kalau memang betul apa yang disampaikan media, dan ada aksi premanisme. Saran saya, tegakkan aturan hukum. Dan kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu bukan oknum ormas, tetapi resmi dari kebijakan ormasnya, negara bisa mengambil tindakan, sampai dengan pembubaran,” kata Rifqinizamy.</div><p>Maka dari itu, sebagai gantinya melakukan revisi terhadap UU Ormas yang butuh proses panjang, Rifqinizamy mengajak pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) guna merespons masalah premanisme yang tengah marak dibicarakan. Menurunya, hal tersebut merupakan pendekatan yang lebih tepat dalam strategis serta bisa diimplementasikan dengan lebih cepat.</p><p>“Dan tidak perlu revisi, karena undang-undang sekarang sudah memperkenankan hal itu,” kata dia.</p><p>Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, mendorong penguatan pengawasan berbekal dengan UU Ormas yang ada. Baginya, hal itu sudah cukup untuk memberikan efek jera dengan syarat ketegasan dan konsistensi tanpa tebang pilih hukuman.</p><p>“Poin yang harus kita tingkatkan adalah mengenai sistem pengelolanya, seperti contohnya pengawasan dapat bersifat rutin dengan penilaian oleh pemerintah terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan. Dengan begitu akan segera ada langkah jika mendapat laporan dari publik,” ujar Herman.</p><p>Dia pun mendorong pemerintahan nasional maupun lokal agar bersama-sama memantau serta memberikan sanksi kepada organisasi massa yang melanggar peraturan. Menurut pandangan Hermann, apabila otoritas bertindak secara sigap dan tegas, kekerasan yang sering kali menyerang bisnis dan perusahaan swasta bisa secepatnya diakhiri.</p><div class="quote">“Kebijakan yang ada di tingkat perencanaan sering kali dirancang dengan sangat baik secara teoritis, namun ketika diterapkan praktis kerapkali mengalami kendala. Oleh karena itu, kami mendukung adanya pengawasan bersama-sama. Pengawasan tersebut melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, serta elemen-elemen lainnya,” jelas Herman.</div><p>Razman Nasution dari Ormas GRIB Jaya mengatakan bahwa mereka mensupport upaya pemerintah untuk memperbaharui Undang-Undang Ormas sebagai tanggapan atas tindakan premanisasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya agar penyusunan ulang undang-undang ini harus dilakukan secara hati-hati sehingga jangan sampai merugikan atau memberi stigma buruk kepada nama-nama organisasi karena perbuatan kekerasan ataupun perilaku premanistik tertentu.</p><p>“Karena bagi kami ormas bukanlah sebuah lembaga yang melakukan kejahatan seperti opini yang terbangun saat ini. Karena itulah kami tidak ingin ada satu opini publik yang liar yang mengarah bahwa ormas itu identik dengan kejahatan,” kata Razman.</p><p>Dia berharap seluruh pihak dapat menahan diri untuk tidak memberikan komentar tentang organisasi massa lalu menghubung-hubungkan hal tersebut dengan perilaku kriminal. Ia percaya bahwa hanya pasukan penegak hukum, terutama kepolisian, yang memiliki wewenang untuk membahas masalah atau perkara hukum semacam itu.</p><p>“Silakan biarkan polisi yang menangani hal ini, tidak ada kepala daerah yang harus mengambil kendali lebih dari batas mereka dan berpura-pura bahwa mereka sangat peduli dengan kemajuan negeri ini sementara kita semua dianggap rusak,” katanya.</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/strategi-menangani-premanisme-bersamasama-dengan-ormas-apakah-perlu-revisi-undang-undang/">Strategi Menangani Premanisme Bersamasama dengan Ormas: Apakah Perlu Revisi Undang-Undang?</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/strategi-menangani-premanisme-bersamasama-dengan-ormas-apakah-perlu-revisi-undang-undang/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Ingin “Tegur” Direksi BUMN, Prabowo Gelar Pertemuan Danantara Terbatas di Indonesia</title> <link>https://fondopc.com/ingin-tegur-direksi-bumn-prabowo-gelar-pertemuan-danantara-terbatas-di-indonesia/</link> <comments>https://fondopc.com/ingin-tegur-direksi-bumn-prabowo-gelar-pertemuan-danantara-terbatas-di-indonesia/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 05:30:50 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[business]]></category> <category><![CDATA[government]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and government]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1665</guid> <description><![CDATA[<p>.CO.ID, JAKARTA — Pertanyaan tentang kenapa acara Town Hall BPI Danantara Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), pada 28 April […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/ingin-tegur-direksi-bumn-prabowo-gelar-pertemuan-danantara-terbatas-di-indonesia/">Ingin “Tegur” Direksi BUMN, Prabowo Gelar Pertemuan Danantara Terbatas di Indonesia</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1DLshk.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1DLshk" data-reference="image" /></p><p>.CO.ID, JAKARTA — Pertanyaan tentang kenapa acara Town Hall BPI Danantara Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), pada 28 April 2025, bersifat tertutup bagi publik akhirnya terjawab. Pada daftar kegiatan yang disediakan penyelenggara sebelumnya, tidak secara khusus menyinggung adanya sesi tanpa kehadiran jurnalis.</p><div><div>Akan tetapi, kondisi di lapangan agak berlainan. Pernyataan dari CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani adalah hal yang berhasil direkam serta disiarkan online. Sesudah kedatangan mereka pada sesi pembukaan oleh Presiden guna menyampaikan arahan, jurnalis-jurnalis tersebut dimintakan keluar dari ruangan itu. Penayangannya melalui<br />youtube<br />pun diberhentikan.</div><div>“Ya,<br />karena saya banyak<br />negor<br />juga direksi-direksi,<br />nggak<br />“Menyampaikan teguran di hadapan semua orang itu menyenangkan,” ujar Presiden Prabowo saat berbicara dengan awak media setelah acara tersebut.</div><div>Dalam pernyataannya, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menggarisbawahi kepentingan pembentukan lembaga tersebut. Dia menyebutkan bahwa Danantara muncul pada saat yang tepat.</div><div><div>“Mengapa demikian? Sebab jika kita melihat kondisi saat ini dalam bidang geopolitik dan geoekonomi global yang kini semakin memanas, hal tersebut mengingatkan sejumlah negara di seluruh dunia akan pentingnya bergantung pada daya saing ekonomi mereka masing-masing,” ungkap orang yang sama yaitu Menko Investasi atau BKPM, ketika berbicara di JCC, Senayan, pada hari Senin tanggal 28 April 2025.</div><div>Dia menyapa beberapa orang penting yang datang. Sebagian dari mereka adalah bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara).</div><div>Selanjutnya, Wakil Ketua Dewas dari Danantara Indonesia, yaitu Muliaman Hadad, diikuti oleh semua anggota Dewan Pengawas. Di samping itu ada pula beberapa Menteri Koordinator antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia), Airlangga Hartarto (Menko Ekuilibrium Ekonomi), serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan seterusnya.</div><div>“Serta tentu saja, kepada semua pemimpin di BUMN yang saya hormati danbanggakan, termasuk Para Direktur Utama serta Komisaris Utama yang dengan sangat menyesal tidak bisa disebutkan satu persatu,” kata Rosan.</div><div>Dia menjelaskan bahwa sejak diluncirkan pada tanggal 24 Februari 2025, Danantara telah langsung aktif dengan kecepatan tinggi. Sampai saat ini, total 844 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah secara resmi menjadi bagian dari Danantara Indonesia.</div><div>“Sesuai pula dengan petunjuk yang sering diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa Danantara merupakan implementasi dari pasal 33 (UUD 1945). Ekonomi diatur sebagai kerja sama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Ini artinya ekonomi di Indonesia tidak boleh terfragmentasi,” jelas Rosan.</div><div>Pada undangan yang ditujukan kepada awak media, acara ini dalam rangka penyampaian arah strategis Danantara Indonesia. Kemudiaan memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.</div></div></div><p>The post <a href="https://fondopc.com/ingin-tegur-direksi-bumn-prabowo-gelar-pertemuan-danantara-terbatas-di-indonesia/">Ingin “Tegur” Direksi BUMN, Prabowo Gelar Pertemuan Danantara Terbatas di Indonesia</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/ingin-tegur-direksi-bumn-prabowo-gelar-pertemuan-danantara-terbatas-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Gappri Sarankan Pemerintah Libatkan Seluruh Stakeholder dalam Penyusunan Roadmap Kebijakan Tarif CHT</title> <link>https://fondopc.com/gappri-sarankan-pemerintah-libatkan-seluruh-stakeholder-dalam-penyusunan-roadmap-kebijakan-tarif-cht/</link> <comments>https://fondopc.com/gappri-sarankan-pemerintah-libatkan-seluruh-stakeholder-dalam-penyusunan-roadmap-kebijakan-tarif-cht/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 05:00:49 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[business]]></category> <category><![CDATA[commerce]]></category> <category><![CDATA[government]]></category> <category><![CDATA[government regulations]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1664</guid> <description><![CDATA[<p>– Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengusulkan kepada pemerintah untuk mencakup semua stakeholder dalam proses tersebut atau stakeholders […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/gappri-sarankan-pemerintah-libatkan-seluruh-stakeholder-dalam-penyusunan-roadmap-kebijakan-tarif-cht/">Gappri Sarankan Pemerintah Libatkan Seluruh Stakeholder dalam Penyusunan Roadmap Kebijakan Tarif CHT</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1DLUWH.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1DLUWH" data-reference="image" /></p><p><strong><br /></strong><br />– Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengusulkan kepada pemerintah untuk mencakup semua stakeholder dalam proses tersebut atau<br />stakeholders<br />Terlepas dari sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), dalam pembuatan Rencana Jalur Lintas (Roadmap) untuk Kebijakan Tarif Cukai atas Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Penjualan Retail (HJE) di rentang tahun 2026 sampai dengan 2029, Ketua Umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan menggarisbawahi pentingnya partisipasi semua pihak yang berkaitan. Menurut dia, hal ini sangat diperlukan agar dapat mencapai keserasian yang adil di antara berbagai faktor seperti masalah kesehatan publik, kebutuhan pekerja IHT, petani tembakau dan cengkih, distribusi produk rokok ekonomis, serta pendapatan nasional lewat Rencana jalannya Industri Hasil Tembakau pada periode tersebut.</p><p>Menurutnya, kondisi industri tembakau legal sekarang ini kurang menguntungkan. Untuk itu, Gappri mendesak pemerintah untuk tidak meningkatkan tarif cukai HJE antara tahun 2026 hingga 2028 sehingga Industri Hasil Tembakau dapat memulihkan diri, khususnya melawan ancaman produk rokok ilegal dengan sumber dan produsen tak dikenali.”Sejauh ini pajak nasional atas rokok kretek berbasis tembakau telah menyentuh angka 70 sampai 82 persen per batang rokok resmi,” ucapnya seperti dilansir dari<br />Antara<br />, Senin (28/4).</p><p>Dia menjelaskan bahwa kendala utama bagi kejelasan usaha dalam industri rokok tradisional (IHT) berasal dari kebijakan pajak yang memperlemah kompetisi IHT. Pajak yang dinaikkan secara berlebihan dan tidak stabil turut mengganggu ketentuan usaha tersebut. Henry memberi contoh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait peningkatan cukai produk tembakau sering kali diumumkan pada penghujung tahun, hal ini membuat sulitnya merancang strategi bisnis dengan baik.</p><p>“Keberadaan<br />roadmap<br />Diharapkan IHT akan menyediakan kepastian dalam berbisnis, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif, dan nyaman untuk seluruh jaringan pasokan IHT di tanah air,” tambahnya.</p><p>Roadmap<br />IHT, katanya lagi, nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari tenaga kerja, nafkah petani tembakau dan cengkeh, devisa serta pertumbuhan ekonomi. Dia menyatakan, kebijakan kenaikan cukai<br />multi-years<br />periode 2023-2024 yang rata-rata mencapai 10 persen.</p><p>Menurut dia, peningkatan itu sangat besar yang menyebabkan rokok jenis I menghadapi masalah.<br />trade fall<br />Di pihak lain, kondisi tersebut dieksploitasi oleh pembuat rokok berbiaya rendah dengan prosedur tidak jelas guna memperluas pangsa pasarnya.</p><p>“Kebijakan tahun 2023-2024 tersebut lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, yang mengakibatkan target pendapatan sering kali tak mencapai sasaran,” jelas Henry Najoan.</p><p>Di samping itu, Gappri menegaskan kepada pemerintah untuk tidak menerapkan penyederhanaan tarif (simplifikasi) karena efek negatifnya cenderung lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Menurutnya, simplifikasi tarif malahan bisa menyebabkan kenaikan harga produk tembakau secara signifikan, sehingga mempersulit persaingannya dengan rokok yang asal-usul serta proses pembuatannya kurang terpercaya.</p><p>Dia berharap, penyusunan<br />roadmap<br />Kebijakan cukai untuk tahun 2026 sampai 2029 akan diterapkan secara menyeluruh, tanpa ada kerahasiaan, serta memperhatikan efeknya dalam jangka waktu lama pada sektor industri dan ekonomi negara. Henry menggarisbawahi perlunya peningkatan ketentuan berbisnis agar lebih pasti, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif, dan mendukung seluruh proses supply chain IHT domestik lewat rute menuju IHT yang merata dan luas cakupannya.</p><p>“Perlu sekali menciptakan lingkungan yang baik bagi IHT sambil menjaga kemerdekaan negara dari campur tangan grup antitabak global,” tambahnya.</p><p>Kemenkeu lewat BKF sedang mengembangkan peta jalannya (<br />roadmap<br />Kebijakan tariff cukai serta Harga Jual Eceran (HJE) untuk produk rokok dalam rentang tahun 2026 sampai 2029 sedang disiapkan. Proses penyusunannya bertujuan agar bisa menjaga kelangsungannya sesuai dengan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) antara tahun 2025 hingga 2029.</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/gappri-sarankan-pemerintah-libatkan-seluruh-stakeholder-dalam-penyusunan-roadmap-kebijakan-tarif-cht/">Gappri Sarankan Pemerintah Libatkan Seluruh Stakeholder dalam Penyusunan Roadmap Kebijakan Tarif CHT</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/gappri-sarankan-pemerintah-libatkan-seluruh-stakeholder-dalam-penyusunan-roadmap-kebijakan-tarif-cht/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sarankan Kirim Pelajar Nakal ke Barak Militer, TNI AD Siap Bahas Rincian</title> <link>https://fondopc.com/gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-sarankan-kirim-pelajar-nakal-ke-barak-militer-tni-ad-siap-bahas-rincian/</link> <comments>https://fondopc.com/gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-sarankan-kirim-pelajar-nakal-ke-barak-militer-tni-ad-siap-bahas-rincian/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 05:00:48 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[education]]></category> <category><![CDATA[government]]></category> <category><![CDATA[military]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1663</guid> <description><![CDATA[<p>– Mabes TNI AD menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi. Kerjasama ini mencakup program […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-sarankan-kirim-pelajar-nakal-ke-barak-militer-tni-ad-siap-bahas-rincian/">Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sarankan Kirim Pelajar Nakal ke Barak Militer, TNI AD Siap Bahas Rincian</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1yknJ4.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1yknJ4" data-reference="image" /></p><p><strong><br /></strong><br />– Mabes TNI AD menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi. Kerjasama ini mencakup program pembinaan bagi para siswa yang dianggap bermasalah. Siswa-siswa tersebut akan dipindahkan ke barak militer guna mendapatkan latihan dan pendidikan disiplin.</p><p>Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa mereka telah melakukan koordinasi serta komunikasi bersama Komando Daerah Militer III/Siliwangi, lebih spesifik kebagian staf yang ada di divisi teritorial. Koordinasinya tidak berhenti disitu saja, melainkan juga diperluas hingga tingkat teritorial dari TNI AD secara keseluruhan.</p><p>“Bahwa ada niat untuk melanjutkan kolaborasi di antara Kodam III/Siliwangi serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani para siswa yang mengalami masalah. Rincian tentang kapan hal ini akan direalisasikan bakal dibahas lebih lanjut bersama pihak Pemprov Jabar,” jelas Wahyu ketika berbicara dengan wartawan pada hari Senin (28/4).</p><p>Wahyu menyatakan bahwa telah ada sejumlah area yang diidentifikasi sebagai potensi situs untuk mendidik atau melatih para siswa tersebut. Akan tetapi, area-area ini belum menutupi semua daerah Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait masih diperlukan.</p><p>“Terlebih dahulu mengenai lokasi penyelenggaraannya, sejumlah daerah telah dirancang berdasarkan pertimbangan pemerintah provinsi Jawa Barat, meskipun demikian masih belum menjangkau seluruh area di Jawa Barat,” tambahnya.</p><p>Demikian pula dengan waktu pembinaannya, sejauh ini para pihak terkait masih terus berkoordinasi. Dia pun memastikan bakal ada pemberitahuan lebih rinci sebelum program tersebut dilaksanakan. Namun demikian, hal itu akan dilakukan setelah semua siap sampai tataran teknis.</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-sarankan-kirim-pelajar-nakal-ke-barak-militer-tni-ad-siap-bahas-rincian/">Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sarankan Kirim Pelajar Nakal ke Barak Militer, TNI AD Siap Bahas Rincian</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-sarankan-kirim-pelajar-nakal-ke-barak-militer-tni-ad-siap-bahas-rincian/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <title>Rapat Danantara Mendadak Tertutup, Media Diminta Keluar Ruangan, Prabowo: Karena Saya Banyak Tegur Direksi</title> <link>https://fondopc.com/rapat-danantara-mendadak-tertutup-media-diminta-keluar-ruangan-prabowo-karena-saya-banyak-tegur-direksi/</link> <comments>https://fondopc.com/rapat-danantara-mendadak-tertutup-media-diminta-keluar-ruangan-prabowo-karena-saya-banyak-tegur-direksi/#respond</comments> <dc:creator><![CDATA[GODAM]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 04:30:47 +0000</pubDate> <category><![CDATA[News]]></category> <category><![CDATA[government]]></category> <category><![CDATA[news]]></category> <category><![CDATA[news media]]></category> <category><![CDATA[politics]]></category> <category><![CDATA[politics and government]]></category> <guid isPermaLink="false">https://fondopc.com/?p=1662</guid> <description><![CDATA[<p>– Presiden Prabowo Subianto menerangkan sebab acara tersebut townhall meeting Danantara dan BUMN yang dilaksanakan tertutup. Dia beralasan, karena dalam […]</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/rapat-danantara-mendadak-tertutup-media-diminta-keluar-ruangan-prabowo-karena-saya-banyak-tegur-direksi/">Rapat Danantara Mendadak Tertutup, Media Diminta Keluar Ruangan, Prabowo: Karena Saya Banyak Tegur Direksi</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1DLyvh.jpg" data-document-id="cms/api/amp/image/AA1DLyvh" data-reference="image" /></p><p><strong><br /></strong><br />– Presiden Prabowo Subianto menerangkan sebab acara tersebut<br />townhall meeting<br />Danantara dan BUMN yang dilaksanakan tertutup. Dia beralasan, karena dalam kegiatan itu dirinya banyak menegur.</p><p>Prabowo menyampaikan alasan tersebut setelah memberikan arahannya dalam acara yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC). Dia mengatakan, “Ia, tertutup karena saya banyak menegur direktur-director juga.” Hal ini dikemukakannya pada hari Senin, 28 April.</p><p>Diakuinya, jika teguran itu disampaikan secara terbuka di hadapan media, maka akan membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. “Kan nggak enak kalau ditegur depan kalian,” imbuhnya.</p><p>Sebelumnya, acara<br />townhall meeting<br />Sempat dibuka bagi media untuk menyimak pidato Ketua Danantara Rosan Roeslani. Tetapi ketika mencapai bagian pengarahannya Prabowo, secara mengejutkan kegiatan tersebut diubah menjadi tertutup.</p><p>Para media yang telah menanti sejak pagi diminta meninggalkan ruangan itu. Dalam sambutannya, Prabowo menggarisbawahi bahwa manajemen BUMN kini sepenuhnya berada di bawah kendali Danantara Indonesia.</p><p>Danantara, sebagai lembaga pemegang saham strategis terbaru, memiliki tugas memelihara portofolio serta aset penting dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna membantu percepatan pembangunan negeri kita. Berbekal sistem pengawasan yang mencakup sejumlah enam menteri senior beserta Menteri BUMN, manajemen perusahaan milik negara ini ditujukan agar semakin efektif dan fokus dalam meraih hasil positif bagi masa depan warga bangsa dengan orientasi pada kesejahteraan jangka panjang.</p><p>Townhall meeting<br />Acara dimulai dengan ucapan pembukan oleh CEO Danartama Indonesia, Rosan Roeslani, kemudian dilanjutkan dengan arahan tertutup dari Presiden Prabowo untuk semua anggota dewandirektur BUMN serta pegawai yang terlibat. Dalam pidato beliau, Rosan mengungkap harapannya bahwa penyerahan pengelolaan BUMN ke tangan Danartama Indonesia dapat membawa manfaat konkret bagi negara ini.</p><p>“Harapannya dengan penempatan BUMN di bawah naungan Danantara Indonesia akan memberikan keuntungan maksimal bagi negeri ini,” jelas Rosan.</p><p>Dia juga menggarisbawahi tiga pedoman utama yang perlu dipertahankan oleh semua petugas puncak BUMN, yaitu<br />character, competence,<br />dan<br />commitment<br />. ”<br />Character<br />Artinya memiliki profesionalisme dan menghayati nilai-nilai UUD 1945 serta Pancasila di segala tugas.<br />Competence<br />Adalah kapabilitas untuk merespon berbagai tantangan dalam area spesifiknya.<br />Commitment<br />ialah komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, integritas, akuntabilitas, serta transparansi,” terang Rosan.</p><p>Rosan menyatakan tegas bahwa tak seharusnya ada pengampunan untuk tingkah laku yang mencerminkan buruk dalam koridor BUMN. “Kami perlu mengimplementasikan(tolak ukur) standar ketat ini,” tambah dia.<br />zero tolerance<br />terhadap segala bentuk tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut,” tutupnya.</p><p>Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan direksi BUMN. Ia meminta agar seluruh pimpinan BUMN mengubah cara pandang, dari sekadar menjalankan operasional bisnis menjadi fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan. Prabowo menegaskan bahwa momentum ini menjadi awal dari era baru pengelolaan BUMN.</p><p>Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, enam Menko yang menjadi Dewan Pengawas Danantara, yaitu Budi Gunawan, Airlangga Hartarto, Pratikno, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Selain itu, hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Dewan Pengawas, Wakil Ketua Muliaman Hadad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.</p><p>The post <a href="https://fondopc.com/rapat-danantara-mendadak-tertutup-media-diminta-keluar-ruangan-prabowo-karena-saya-banyak-tegur-direksi/">Rapat Danantara Mendadak Tertutup, Media Diminta Keluar Ruangan, Prabowo: Karena Saya Banyak Tegur Direksi</a> first appeared on <a href="https://fondopc.com">FONDO PC</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>https://fondopc.com/rapat-danantara-mendadak-tertutup-media-diminta-keluar-ruangan-prabowo-karena-saya-banyak-tegur-direksi/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> </channel></rss> If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:
Download the "valid RSS" banner.
Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)
Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):
If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:
http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=https%3A//fondopc.com/feed/
